Kapolri Tito Karnavian belum tuntas mengungkap kasus penganiayaan dengan korban salah satu penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Kali ini, media massa “berteriak” soal kasus “misterius” lain, yakni terkait kematian wartawan Kemajuan Rakyat M Yusuf,45, yang diduga tidak wajar.

“Pencemaran nama baik setelah UU ITE direvisi, harusnya tidak ada penahanan karena ancaman turun menjadi 4 tahun,” ujar Kamsul Hasan, jurnalis senior yang juga penasehat hukum PWI Jaya menegaskan. “Pasal apa yang dikenakan pada almarhum ?” demikian komen-nya dalam medsos, yang kemudian dikutip beberapa media massa.

Baca Juga:  Water Salute pesawat RI-1 di Bandara Kertajati, Majalengka

“Saya mempertanyakan, kenapa sengketa pemberitaan menggunakan UU ITE. Selain itu, juga kenapa koq Pasal 28 Jo. Pasal 45a, yang memungkinkan penahanan,” ujar Kamsul, yang juga seorang dosen. Paparnya dalam nada prihatin, “Sedih melihat kasus media seperti ini dan ini, tak boleh terjadi lagi.”

“Harusnya tidak ada penahanan karena ancaman turun menjadi 4 tahun,” ujar Kamsul Hasan.

Forum Pimpinan Media Digital Indonesia juga menyatakan hal serupa, apabila ada kasus sengketa pemberitaan pers semua pihak bisa bijak dan mengerti langkah yang harus diambil.

“Pertama, jangan biarkan wartawan diminta keterangan oleh polisi sendirian. Minta pendampingan / advokasi dari perusahaan atau organisasi,” ujar S.S Budi Rahardjo, yang juga Ketua Asosiasi Media Digital. Karena di media, “Ada yang namanya penanggung jawab.”

Sependapat dengan Kamsul dari PWI, Jojo menyarankan kepada media massa untuk memahami hukum bila berpekara di pemberitaan, kemudian diadukan ke kepolisian oleh pihak lain. “Silahkan minta dihadirkan ahli dari Dewan Pers sesuai MoU Dewan Pers dan Kapolri dan diadakan gelar perkara,” tuturnya.

“Bila dugaannya pencernaan nama baik dan atau fitnah gunakan Pasal 27 ayat (3) yang ancamannya 4 tahun penjara, tidak bisa dilakukan penahanan.” – S.S Budi Rahardjo

Hal ini sesuai UU yang bertanggungjawab atas Pemberitaan Pers adalah penanggung jawab sesuai Pasal 12 UU Pers.

“Bila, media online yang menjadi alat bukti dan menggunakan UU ITE, bila dugaannya pencernaan nama baik dan atau fitnah gunakan Pasal 27 ayat (3) yang ancamannya 4 tahun penjara sehingga tidak bisa dilakukan penahanan,” papar pria yang kerap dipanggil Jojo.

Baca Juga:  Pembaca Majalah Cetak Ekslusif dan Sudah Memiliki Pasar Tersendiri

“Apa pun motif kematian wartawan dalam sel penjara, merupakan insiden sewenang-wenang dan memilukan untuk pers di tanah air,” tegas Gardi Gazarin, yang secara naluri jurnalistik, ia melihat ada yang aneh dalam kasus kematian itu. Terlepas, apakah terkait pemberintaan atau bukan, mengapa disebut ada penganiayaan dan visumnya tak ada.

“Ini insiden sewenang-wenang dan memilukan untuk pers di tanah air,” ujar Gardi Gazarin, Ketua Forum Wartawan Polri periode 2014-2106

Mantan Ketua Forum Wartawan Polri sangat optimis Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membuka kasus itu dengan terang benderang. “Jangan lagi ada kasus Udin, wartawan Bernas,” Gardi mengingatkan.

baca juga: Majalah MATRA print (cetak) terbaru – klik ini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.