ANTARANEWS.co.id – Asia Pulp & Paper (APP) membantah jadi pengendali perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang bermasalah soal kebakaran hutan: PT Bumi Mekar Hijau (BMH).

Hal itu menanggapi, sejumlah tanggapan atas laporan Koalisi Anti Mafia Hutan (KAMH) yang dirilis pada Rabu (30/5/2018) di LBH Jakarta. Koalisi Antimafia Hutan mendesak Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menelusuri data pajak perusahaan afiliasi Sinar Mas Grup.

Mereka juga mendesak DJP untuk mengaudit kepatuhan perusahaan yang berafiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP) dan Sinar Mas Grup.

Desakan mereka sampaikan karena koalisi tersebut menemukan dugaan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dugaan penghindaran pajak tersebut mereka dasarkan pada hubungan afiliasi antara pemasok kayu untuk APP dengan APP dan Sinar Mas secara grup yang dianggap pemasok independen oleh APP.

Data mereka menunjukkan ada 33 perusahaan pemasok kayu ke APP. Pihak APP, kata mereka, menyatakan enam dari 33 perusahaan itu merupakan bagian dari APP atau milik sendiri, owned supplier.  Enam perusahaan tersebut adalah; PT Sumalindo Hutani Jaya, PT Wirakarya Sakti, PT Arara Abadi, PT Riau Abadi Lestari, PT Satria Perkasa Agung, dan PT Finnantara Intiga.

Sementara itu, 27 perusahaan sisanya disebut sebagai pemasok independen, independent supplier. 

“Setelah kami telusuri, dari 27 perusahaan sisa independent supplier tersebut ternyata 24 di antaranya terhubung dengan APP atau Sinar Mas Grup,” kata Peneliti Yayasan AurigaNusantara, Syahrul Fitra yang organisasinya tergabung dalam koalisi tersebut.

Pihak APP mengklaim BMH hanya sebatas “pemasok” independen saja. Pemasok independen, menurut definisi dari mereka sendiri, adalah “perusahaan independen pemegang izin konsesi HTI di Indonesia.

Baca Juga:  Yusril Tentang Dukungan Kepada Paslon Presiden: "PBB Manut Sama Ulama."

APP tidak mempunyai saham kepemilikan di perusahaan tersebut, tapi perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kontrak jangka panjang memasok kayu pulp ke APP.

“Hanya enam perusahaan yang statusnya “pemasok milik sendiri”, sisanya 27 perusahaan (sudah termasuk PT BMH) diklaim pemasok independen.

Namun, beberapa organisasi non-pemerintah seperti Auriga, Elsam, Haki, IBC, ICW, Jikalahari, Walhi, WWF, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan justru menemukan bahwa dari 27 perusahaan itu setidaknya ada 24 (yang memiliki 29 izin HTI) yang memiliki keterkaitan erat dengan Sinar Mas Grup. Lebih spesifik: hubungan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan.

Laporan lengkap mengenai ini mereka tuangkan dalam dokumen Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia, yang dilansir Rabu (30/5/2018).

“Sumber utama yang digunakan adalah profil perusahaan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Keseluruhan analisa dilakukan terhadap 78 perusahaan dengan data AHU relatif mutakhir, terakhir 16 April 2018,” kata Timer Manurung, Direktur Auriga.

“Kepemilikan (saham), direktur, komisaris, semuanya dari AHU. Sosial media dipakai lebih ke pengecekan silang posisi orang-orang di perusahaan karena di AHU memasukkan nama di bawah direktur/komisaris,” tambah Timer.

Riset ini—yang menurut Timer dikerjakan selama satu tahun—menemukan bahwa banyak pemegang saham (baik mayoritas atau minoritas), komisaris, dan direktur pada 24 perusahaan tersebut juga merupakan pejabat atau mantan pejabat di perusahaan yang berafiliasi dengan Sinar Mas.

Kepemilikan saham mayoritas dari 24 perusahaan pemasok “independen” ini mengalir keempat orang saja, lewat 21 perusahaan lapis kedua atau lapis ketiga (dalam laporan disebut “perusahaan induk”). Sebagian besar berdomisili sama dengan Sinar Mas Grup, yaitu di Plaza BII Thamrin, Jakarta, dan Wisma Indah Kiat di Serpong, Tangerang.

Baca Juga:  "Jangan Mengaku Eksekutif, Jika Belum Membaca Majalah Eksekutif."

Siapa pemilik dan yang mengontrol PT BMH, salah satu perusahaan yang disanggah kepemilikan/kontrolnya oleh APP? 

Dalam laporan koalisi, digambarkan kalau saham mayoritas PT BMH adalah PT Rimba Hutan Lestari. PT Rimba Hutan Lestari ini dikuasai lagi oleh perusahaan bernama PT Rimba Persada Hijau. Dari PT Rimba Persada Hijau, ada nama MS sebagai pemegang saham individual terbesar.

Nama-nama individu pemilik saham—yang dalam laporan hanya disebut inisialnya saja—tak punya kaki langsung ke pemasok independen, tapi lewat perantara. Dan ini adalah panorama umum, juga terjadi kepada pemilik saham minoritas.

Saham minoritas pada 20 dari 24 perusahaan pemasok independen lainnya mengalir lewat 14 perusahaan induk dan juga berujung pada empat nama perorangan.

Ringkasnya, 24 perusahaan ini terkait dengan delapan orang pemilik individu, dengan inisial TW, SN, HA, MG, FM, MS, ST dan LTN. Tujuh orang di antaranya terindikasi sebagai pejabat atau mantan pejabat yang terafiliasi dengan Sinar Mas Grup. Hanya FM yang belum terkonfirmasi keterkaitan kepemilikannya.

“Jabatan-jabatannya beragam, antara lain bagian sumber daya manusia PT Wirakarya Sakti, bagian keuangan dan akuntansi PT Arara Abadi, yang mana kedua perusahaan ini adalah perusahaan besar HTI yang disebut APP sebagai pemasok milik sendiri,” tulis laporan (hlm. 9).

Selain delapan nama tersebut, setidaknya ada 16 nama lain yang “menjabat atau pernah menjabat pada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan atau dikendalikan grup ini.” (hlm. 14). Mereka secara merata tersebar baik di 24 perusahaan independen atau induk perusahaan independen tadi.

Ada yang menjabat kepala urusan pajak, kepala penetapan biaya, ada pula yang jadi direktur layanan pengelolaan kontrak pada Sinar Mas Forestry.

Baca Juga:  Luhut Bersaksi, Bicara Prioritaskan Kebatinan Keluarga Korban

Apa tujuan dari struktur yang sedemikian rumit ini? Koalisi mengatakan kalau itu patut diwaspadai sebagai “struktur atas-nama” alias nominee structures, “yang dapat saja dipakai untuk tujuan-tujuan lain seperti penghindaran kewajiban pajak atau pengelolaan risiko.”

Respons Sinar Mas

Temuan koalisi ini mirip seperti apa yang dirilis oleh Associated Press pada 20 Desember 2017. Stephen Wright, mengatakan dari hampir 1.100 halaman catatan perusahaan yang ditelaah, pemasok independen ternyata dimiliki 10 individu yang juga terkait erat dengan Sinar Mas.

Enam di antaranya tercatat sebagai karyawan, dua mantan karyawan, dank satu orang lain punya relasi dengan keluarga Widjaja (keluarga pemilik Sinar Mas).

“AP mengidentifikasinya dengan mencocokkan rincian biografi dalam dokumen, termasuk tanggal lahir, informasi profil di media sosial, laporan berita, dokumen industri kehutanan, dan sumber lain,” tulis Stephen penulis laporan.

Setelah menunda klarifikasi, APP menjelaskan panjang lebar mengenai semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka lewat situsresmi.

Namun tidak ada klarifikasi mengenai kepemilikan. APP membahas yang lain, seperti komitmen mengenai standar yang tinggi dalam proses deforestasi, komitmen “keberlanjutan”, dan komitmen-komitmen lain. Mengenai kepemilikan hanya disebut sekilas, dan itu pun hanya jadi jembatan untuk membahas hal lain.

baca juga: majalah Eksekutif cetak (print) terbaru – klik ini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.